SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.17/SJ.5/I/2026

JAKARTA, (15/1) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL melaksanakan survei Hidro-Oseanografi guna mendukung Pengelolaan Pantai Utara Jawa di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang. Survei ini bertujuan menyediakan profil Hidro-Oseanografi wilayah untuk kebutuhan desain teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang, yang nantinya dapat digunakan secara optimal oleh tim dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/1), menyebutkan hasil survei Hidro-Oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan desain pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa yang nantinya akan digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Tak hanya itu, KKP juga  akan memanfaatkan hasil survei tersebut untuk penataan serta pengembangan kawasan pesisir dan kota-kota pesisir di pantura.

“Tantangan pembangunan wilayah pesisir di Indonesia semakin kompleks akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang berlangsung cepat di berbagai kota besar,” ujar Kartika.

Lebih lanjut Kartika menjelaskan, kawasan pesisir utara Jawa, khususnya Teluk Jakarta dan Perairan Semarang merupakan dua wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap banjir rob, erosi pantai, kerusakan ekosistem pesisir serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di pesisir. 

“Kondisi ini menuntut adanya intervensi strategis yang berbasis data ilmiah, terukur dan dapat memberikan landasan kuat bagi perencanaan infrastruktur perlindungan pesisir jangka panjang,” jelasnya.

Menurut Kartika dalam perencanaan dan perancangan infrastruktur tanggul laut yang aman, efektif dan berkelanjutan dibutuhkan data dan analisis hidro-oseanografi yang berbasis ilmiah yang akurat, seperti data hidrografi, oseanografi dan meteorologi sebagai data dasar utama yang sangat menentukan ketepatan desain, ketahanan struktur terhadap dinamika laut serta upaya meminimalkan risiko lingkungan dan sosial di wilayah Teluk Jakarta dan Perairan Semarang,” jelasnya.

Sebagai informasi, survei Hidro-Oseanografi telah dilaksanakan pada 20 November hingga dengan 29 Desember 2025 melewati serangkaian tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, pemodelan data dan analisis data yang berpedoman pada standar nasional dan internasional menghasilkan data yang lengkap, akurat dan hasil informasi pemodelan yang terbaik.

Berdasarkan metodologi dan cakupan survei, jenis data yang dikumpulkan meliputi data bathymetry (pemetaan kedalaman), data geofisika, pemodelan hidrodinamika, pola arus dan gelombang, analisis sedimen dan transportasi sedimen, serta data kualitas air.  

Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL Budi Purwanto saat ekspos hasil kegiatan survei hidro-oseanografi di Teluk Jakarta dan perairan Semarang menyebut bahwa TNI AL mendukung pelaksanaan survei dalam proses pembangunan tanggul laut yang merupakan Proyek Strategis Nasional melalui penyiapan data yang diperlukan. 

Di kesempatan yang sama, Deputi I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Sawarendro menyambut baik langkah KKP dalam membangun dan mengembangkan Pantai Utara Jawa sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan kronis banjir rob dan kerentananan wilayah pesisir.

“Kami apresiasi langkah KKP dan Pushidrosal dalam pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa karena ini kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir,” pungkasnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

HUMAS DITJEN PENATAAN RUANG LAUT